Denpasar, Okebali.com – Selama puluhan tahun, Indonesia seperti ketergantungan obat pada sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi, sebagai sumber utama pendapatan negara.
Padahal, cadangan alam yang terus menipis bukan hanya menjadi ancaman jangka panjang, tapi juga tanda bahwa kita harus segera berbenah.
Pariwisata bukan lagi sekadar pilihan—ini adalah keharusan strategis untuk menciptakan pendapatan baru yang berkelanjutan.
Globalisasi membuka pintu lebar bagi sektor pariwisata Indonesia. Akses ke pasar internasional kini semakin mudah, tapi apakah kita sudah siap bersaing?
Faktanya, banyak negara sudah lebih dulu menguasai pasar ini dengan strategi promosi yang matang dan pengelolaan destinasi yang profesional.Indonesia?
Masih setengah hati, masih terbagi antara birokrasi dan kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan. Lihat saja Thailand yang mampu mengantongi lebih dari $33 miliar dari pariwisata pada 2023.
Keberhasilan mereka bukan cuma soal keindahan alam, tapi bagaimana mereka mengelola badan promosi yang kuat dan fleksibel, serta menggandeng sektor swasta secara cerdas.
Indonesia harus belajar dari sini. Jangan hanya mengandalkan keindahan alam, tapi kembangkan juga strategi pemasaran digital, fasilitasi transportasi yang memadai, dan manajemen destinasi yang terintegrasi.
Sinergi antar pemangku kepentingan adalah kunci utama. Pemerintah pusat dan daerah harus duduk satu meja dengan sektor swasta dan komunitas lokal untuk memastikan destinasi wisata tidak hanya menarik, tapi juga lestari secara lingkungan dan budaya.
Jangan sampai pariwisata kita justru merusak sumber daya yang menjadi daya tarik utama. Keberlanjutan harus jadi prioritas utama, bukan sekadar jargon.
Teknologi digital juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Platform pemesanan online, media sosial, dan data analitik adalah senjata ampuh untuk menjangkau wisatawan global.
Kita menyadari, bahwa pemerintah dan pelaku industri belum maksimal memanfaatkannya. Ini peluang yang harus segera ditangkap, bukan dilewatkan begitu saja.
Yang paling mendesak sekarang adalah pembentukan Badan Promosi Pariwisata Nasional yang independen dan profesional.
Badan ini harus memiliki otoritas penuh untuk merancang dan menjalankan kampanye pemasaran yang agresif dan inovatif, menjalin kemitraan dengan sektor swasta serta lembaga internasional, dan didukung oleh pendanaan mandiri dari kontribusi sektor swasta dan retribusi wisata agar tidak tergantung pada anggaran pemerintah yang kerap terbatas dan berbelit.
Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan supaya dana yang masuk benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Dengan badan promosi yang kuat ini, Indonesia akan mampu melaksanakan strategi pemasaran yang terintegrasi dan terarah, serta memperkuat posisi di pasar pariwisata global.
Lebih dari itu, pengembangan pariwisata berkelanjutan yang melibatkan komunitas lokal di setiap tahap harus menjadi prioritas. Pemerintah dan pelaku industri wajib memperkuat kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam bidang hospitality dan manajemen pariwisata, agar kualitas layanan meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor ini.
Dengan begitu, bukan hanya ekonomi yang tumbuh, tapi budaya dan lingkungan tetap terjaga. Transformasi ekonomi Indonesia menuju pariwisata sebagai tulang punggung pendapatan negara bukan hanya sekadar impian.
Dengan kolaborasi yang tepat, keberanian mengambil langkah strategis, dan inovasi berkelanjutan, sektor ini bisa jadi penyelamat ekonomi nasional dari ketergantungan sumber daya alam yang terus menyusut.
Ini bukan saatnya lagi kita menunggu atau hanya berandai-andai. Indonesia punya semua modal: keindahan alam, budaya kaya, dan pasar global yang siap dijajaki.
Sekarang saatnya bertindak nyata, berani keluar dari zona nyaman, dan menjadikan pariwisata sebagai pilar utama ekonomi negara yang berkelanjutan.
Pariwisata bukan hanya soal destinasi, tapi juga soal bagaimana kita mengelola masa depan bangsa. (r10)
Rioberto Sidauruk adalah Pemerhati Hukum Ekonomi Kerakyatan, Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI bidang industri, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan Lembaga Penyiaran Publik.
