Denpasar, Okebali.com ~ Dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan Pemilu 2024, Kapolda Bali, Irjen Pol. Ida Bagus Kade Putra Narendra, SIK, M.Si. didampingi Pejabat Utama Polda Bali melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Tabanan, Senin (20/11/2023).
Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Kapolda Bali bersama Forkopimda Kabupaten Tabanan diagendakan mengikuti kegiatan Focus Group Disscussion (FGD) untuk membahas sejauh mana kesiapan Polres Tabanan bersama instansi terkait penutupan pesta demokrasi yang akan digelar pada 14 Pebruari 2024 mendatang.
Kegiatan FGD diawali dengan paparan situasi Kamtibmas oleh Kapolres Tabanan, AKBP Leo Dedy Defretes, SH, SIK, MH
Kapolres menjelaskan tentang Asta Gatra, seperti letak geografi dan demografi Kabupaten Tabanan yang mencakup bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Bidaya, Pertahanan dan Keamanan.
Selain itu, Kapolres juga menjelaskan secara rinci apa saja kerawanan yang terjadi mulai dari tahap Pendaftaran/Penetapan Legislatif dan Capres/Cawapres, tahap kampanye, tahap masa tenang, tahap pemungutan suara, tahap rekapitulasi suara hingga tahap pelantikan anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden.
“Secara umum, Polres Tabanan siap melaksanan pengamanan Pemilu 2024 bersinergi dengan TNI, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan Pemilu yang aman, damai, berintegritas dan terlaksana sesuai amanat Undang-Undang,” tegas Kapolres Tabanan.
Pada kesempatan tersebut, Kapolda Bali, Irjen Pol. Ida Bagus Kade Putra Narendra, SIK, M.Si. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel Polres Tabanan atas dedikasi dan loyalitasnya dalam melaksanakan tugas Operasi Mantap Brata Agung 2023-2024.
“Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bupati Tabanan beserta jajaran serta tokoh-tokoh masyarakat seluruh Kabupaten Tabanan atas dukungan dan partisipasinya untuk menjaga situasi Kamtibmas di Kabupaten Tabanan sehingga tetap aman dan kondusif,” ucap Kapolda.
Berdasarkan paparan yang disampaikan Kapolres Tabanan bahwa di wilayah Tabanan pernah terjadi konflik terkait Pemilu. Hasil dari peta, bahwa potensi kerawanan tersebut bisa terjadi lagi pada Pemilu 2024.
Untuk itu, Kapolda meminta kepada seluruh peserta FGD agar melakukan koordinasi, bersinergi untuk mencegah terjadinya konflik.
“Jangan sampai konflik dan kerawanan tersebut terjadi lagi pada saat Pemilu saat ini. Bagaimana cara kita mencari solusi pemecahannya atau problem solver. Contohnya dari Polri ada Bhabinkamtibmas, dari TNI ada Babinsa dari Pemda ada Sipandu Beradat yang secara preemtif dan prefentif dapat menjadi problem solver atau sistem pendingin, itulah salah satu cara kita untuk tetap menjaga stabilitas keamanan agar tetap kondusif. Saat ini ada pula Polisi Banjar yang sangat dekat berada dengan masyarakat itu juga bisa menjadi sistem pendingin juga untuk menjaga situasi masyarakat tetap kondusif,” kata Kapolda Bali.
Kapoda meminta kepada seluruh personel Polres Tabanan agar melaksanakan tugas dengan baik. Polri harus menjaga netralitas dalam menjamin seluruh tahapan pemilu. Apabila melakukan pelanggaran, ada tiga sanksi yang menanti, yaitu sanksi pidana, sanksi disiplin, dan Saksi kode etik. Begitu pula kalau ada pelanggaran yang dilakukan anggota Polri pada pemilu 2023-2024.
Jenderal lulusan Akpol tahun 1991 ini menjelaskan bahwa upaya-upaya untuk menyelamatkan Pemilu tahun 2024 sudah dilakukan sejak lama, baik dari Polda maupun dari jajaran Polres dalam melaksanakan sistem pendingin. “Sebentar lagi tanggal 28 November 2023 akan dimulai tahapan kampanye. Jangan sampai ada polarisasi, sehingga perlu adanya komunikasi koordinasi dari kepolisian kepada masyarakat untuk menyikapi dinamika yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.
Kapolda mengungkapkan, operasi pengamanan pemilu tidak akan berhenti setelah Pilpres dan Pileg digelar. Tetapi pesta demokrasi berlanjut dengan agenda Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada).
“Setelah Pilpres dan Pileg, akan ada Pilkada. Untuk itu, bagaimana kita harus bisa menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan lancar. Mari wujudkan Pemilu yang aman dan damai Apabila ada ribut atau terjadi konflik maka imbasnya kemana-mana terutama akan berdampak pada sektor perekonomian. Wisatawan akan lari, perekonomian tidak lancar, yang akan merugikan masyarakat,” jelas Kapolda.
“Saya sampaikan kepada seluruh Kapolres bagaimana cara kita melakukan sistem pendingin agar situasi yang hijau ini tetap menjadi hijau. Meski agak kuning-kuning sedikit, bagaimana tampilan yang kuning itu bisa menjadi hijau, kembali tetap dalam keadaan aman dan kondusif,” tutup Kapolda Bali.
