Caps : Krisis BBM melanda Bali sebagai Pusat Pariwisata Nasional ,Koster panggil Pertamina dan Hisnawa Migas
Denpasar OKEBALI.COM
Ratusan massa yang tergabung dalam Aksi Kamisan Bali ke-73 menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Kamis sore (15/10/2026). Selain menyoroti krisis pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu antrean mengular di berbagai SPBU, massa juga menyuarakan tuntutan kesejahteraan buruh terkait Upah Minimum Provinsi (UMP).
4 Tuntutan Utama Aksi Kamisan Bali
Berdasarkan pernyataan sikap resmi dari Aksi Kamisan Bali, terdapat empat poin desakan utama yang ditujukan kepada pemerintah dan penyedia layanan:
1. Desakan Mundur Dirut Pertamina: Meminta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk mundur dari jabatannya apabila krisis kelangkaan pasokan BBM di Bali tidak mampu teratasi dalam waktu dua hingga tiga hari ke depan.
2. Usut Penimbunan BBM: Mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk mengusut tuntas serta menindak tegas oknum-oknum yang memanfaatkan situasi dengan melakukan penimbunan BBM.
3. Kenaikan UMP Berbasis KHL: Mendesak Gubernur Bali segera mendorong kebijakan pengupahan berdasarkan Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Massa menuntut UMP Bali dinaikkan menjadi Rp5,25 juta, karena upah saat ini dinilai hanya mampu memenuhi sekitar 61% dari kebutuhan hidup riil.
4. Ultimatum Tenggat Waktu UMP: Memberikan tenggat waktu kepada pemerintah daerah agar keputusan kenaikan UMP berbasis KHL tersebut ditetapkan paling lambat 1 November 2026
Caps: 4 tuntutan yang disampaikan dalam Aksi Kamisan
Dampak Nyata Krisis BBM bagi Pekerja
Isu BBM menjadi sorotan utama karena dampaknya yang langsung melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam orasinya, perwakilan massa yang bekerja sebagai sopir menyampaikan keluhan karena kesulitan mendapatkan bahan bakar, yang otomatis membuat mereka kehilangan pendapatan dan menyebut kondisi ini sebagai kegagalan sistemik pemerintah. Selain sopir, antrean panjang di SPBU juga dinilai sangat membebani para petugas pompa bensin dan mengganggu mobilitas dunia pendidikan.
Massa menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Bali di kantor untuk menemui dan mendengar langsung aspirasi rakyat tersebut. Selepas aksi, elemen masyarakat yang hadir langsung menggelar konsolidasi untuk merencanakan aksi lanjutan apabila tuntutan mereka diabaikan. Aparat TNI Polri berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Bali harus sigap mengantisipasi munculnya para spekulan memanfaatkan situasi krisis BBM ini yang dapat berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok seperti gas elpiji 3kg yang dapat menyebabkan penderitaan Rakyat kecil yang makin terhimpit,dan penimbunan BBM dan menjualnya kembali dengan harga berlipat-lipat.
