Caps : Kelangkaan BBM Berulang di Berbagai Daerah, IESR( Institute for Essential Services Reform )Desak Pemerintah Ambil Langkah Darurat dalam Tujuh Hari
Denpasar OKEBALI.COM
Kelangkaan BBM saat ini tidak hanya terjadi di Bali. Fenomena antrean panjang dan kelangkaan bahan bakar dilaporkan meluas ke sejumlah wilayah lain di Indonesia, termasuk Jawa Timur, Makassar (Sulawesi Selatan), dan beberapa daerah di Sumatera.
Secara total, krisis pasokan BBM ini setidaknya telah melanda 7 provinsi di Indonesia akibat kombinasi kendala logistik nasional dan lonjakan konsumsi.
Berikut adalah gambaran wilayah lain yang ikut terdampak:
• Jawa Timur: Antrean pengisian bensin dilaporkan melanda sejumlah wilayah di Jatim dalam beberapa hari terakhir akibat penyesuaian distribusi penyeberangan.
• Makassar (Sulawesi Selatan): Sempat mengalami kelangkaan parah pada bulan September yang memaksa beberapa sekolah dan universitas memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Sumatera: Wilayah Sumatera Utara dan beberapa provinsi lain di Sumatera juga sempat menghadapi lumpuhnya rantai pasok dalam beberapa bulan terakhir yang memicu antrean kendaraan logistik.
Faktor Utama Penyebab Kelangkaan
Pengamat energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR) dan data Kementerian ESDM membeberkan bahwa ada beberapa akar masalah yang terjadi secara simultan:
Kendala Distribusi & Teknis Kapal: Khusus untuk klaster Bali dan Jawa Timur, sempat terjadi keterlambatan bongkar muat kapal tanker akibat kendala jangkar serta keterbatasan armada logistik laut.
Ketidaksesuaian Kuota BBM Subsidi: Ada ketimpangan antara penetapan kuota Pertalite awal dengan lonjakan konsumsi riil masyarakat di lapangan.
Panic Buying: Begitu isu kelangkaan mencuat, masyarakat cenderung melakukan aksi borong (full tank) karena khawatir kehabisan stok, sehingga mempercepat habisnya bensin di dispenser SPBU.
Saat ini, pihak Pertamina Patra Niaga mengonfirmasi bahwa ketahanan stok nasional sebenarnya aman (mencukupi untuk 18–20 hari ke depan) dan sedang melakukan pengiriman tambahan pasokan darurat ke berbagai wilayah terdampak secara bertahap guna mengurai antrean.
Caps : Mentri ESDM sudah dipanggil Presiden Prabowo mengenai kelangkaan BBM
Langkah Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta instansi terkait yang memicu kekhawatiran dan kepanikan berupa panic buying di tengah masyarakat meliputi dua kebijakan utama:
1. Rencana Pembatasan Pertalite Berbasis Desil (Tepat Sasaran)
Pemerintah berencana mengetatkan kriteria konsumen yang berhak membeli BBM bersubsidi (seperti Pertalite dan Biosolar) menggunakan kategori tingkat kesejahteraan ekonomi (desil). Kebijakan pengetatan ini memicu spekulasi di masyarakat mengenai potensi kesulitan mengakses BBM subsidi bagi kelas menengah ke bawah. Wacana pemangkasan kuota dan kriteria baru ini berkontribusi terhadap munculnya fenomena panic buying, di mana warga berbondong-bondong memenuhi tangki kendaraan mereka karena khawatir pasokan akan semakin langka atau tidak bisa dibeli lagi.
2. Dinamika Kebijakan Kuota BBM Subsidi
Kebijakan penyesuaian regulasi kuota yang tidak sebanding dengan lonjakan konsumsi riil di lapangan menyebabkan kelangkaan BBM yang terjadi secara bergiliran di sejumlah daerah. Ketika stok di berbagai SPBU kosong dan terjadi antrean yang sangat panjang—seperti yang dilaporkan di Bali, Sumatra, dan Makassar—masyarakat meresponsnya dengan panik karena merasa ketahanan energi harian mereka terganggu. Kepanikan ini memaksa sektor publik mengambil langkah darurat, seperti universitas yang memberlakukan Work From Home (WFH) dan kuliah daring akibat mobilitas masyarakat yang lumpuh.
Selain masalah BBM, sempat muncul rumor di masyarakat mengenai potensi pemadaman listrik massal akibat kendala pemenuhan spesifikasi batu bara dan pemeliharaan pembangkit. Kementerian ESDM harus mengeluarkan klarifikasi resmi agar masyarakat tidak panik, serta menegaskan bahwa kendala tersebut murni operasional teknis mesin PLN dan pasokan energi primer sebenarnya aman.
